Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
Surat Edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 027/002/IV/2012
Tentang (1) Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pasal 25 Perpres 54 Tahun 2010). (2)Untuk pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana Wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pasal 131 Perpres 54 Tahun 2010).
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018

Tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional

Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018

Tentang Katalog Elektronik

Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018

Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018

Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Agen Pengadaan

Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018

Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2018

Tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa