Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 tahun 2015
tentang E-Tendering
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Penjelasan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan ke 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Surat Edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 027/002/IV/2012
Tentang (1) Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pasal 25 Perpres 54 Tahun 2010). (2)Untuk pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana Wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pasal 131 Perpres 54 Tahun 2010).
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015  tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2015
tentang E-Purchasing.