Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan ke 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Surat Edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 027/002/IV/2012
Tentang (1) Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pasal 25 Perpres 54 Tahun 2010). (2)Untuk pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana Wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pasal 131 Perpres 54 Tahun 2010).
Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Penjelasan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015  tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 tahun 2015
tentang E-Tendering
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2015
tentang E-Purchasing.